ARTIKEL

Bursa Berjangka Komoditi dalam Perekonomian Nasional

Oleh : Bustanul Arifin (Pengamat Ekonomi INDEF)

        Salah satu kontributor serius pada krisis ekonomi dan resesi besar Indonesia dalam dua tahun terakhir adalah besarnya hutang swasta kepada pihak luar negeri. Keadaan itu diperparah oleh ketidakmampuan, atau tepatnya tidak adanya mekanisme pengelolaan risiko terhadap suku bunga perbankan. Untuk menghadapi ketidakpastian itu, instrumen derivativ sebenarnya dapat dijadikan salah satu alternatif penanggulangan dan diharapkan mampu menopang kestabilan perekonomian.

         Bursa berjangka komoditi(commodiy futures trading) adalah salah satu dari sekian banyak aransemen institusi untuk organisasi instrumen derivativ yang diharapkan dapat memberikan fasilitas lindung nilai (hedging). Apabila kealpaan dan ketidakmampuan untuk melakukan lindung nilai terhadap nilai komoditi dan nilai tukar masih akan terus berulang dimasa mendatang,maka krisis ekonomi dan resesi yang lebih besar kemungkinan dapat terulang.

         Tulisan ini membahas pengembangan aransemen kelembagaan dalam bursa perdagangan komoditi berjangka sebagai pengelolaan resiko dalam fluktasi harga komoditi dan nilai tukar, sebagai antisipasi terhadap keterbukaan perdagangan global serta semakin banyaknya manajemen dan teknologi informasi. Beberapa tantangan yang akan dihadapi bursa berjangka komoditi serta kemungkinan pemecahannya akan menutup tulisan ini.

         Fenomena fluktasi harga komoditi dan nilai tukar adalah suatu fenomena alamiah dalam suatu perekonomian. Dalam peta perdagangan komoditi dunia saat ini,struktur pasar sangat asimetris. Gejala pelebaran (spread) harga antar pasar internasional dan menghambat pencapaian asas fair trade yang saling menuntungkan antara negara-negara produsen dan negara-negara konsumen. Bagi negara-negara berkembang yang lebih banyak mengandalkan espor komoditi, agribisnis dan agroindustri, gejala asimetris dapat menjadi disinsentif dalam peningkatan produksi,produktivitas dan eskpor komoditi tersebut.

          Bursa berjangka komoditi di indonesia sebenarnya merupakan suatu keniscayaan mengingat perkembangan dan penguasaan teknologi,kemampuan perangkat keras infrasturktur, perangkat lunak dan sumberdaya manusia telah cukup memadai. Pertengahan tahun 1999 ini,jika tidak terdapat halangan yang berarti, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) akan resmi berdiri di indonesia.

          Beberapa tahun yang lalu,Indonesia pernah memiliki Bursa Komoditi Indonesia (BKI) yang dikelola Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapeti). Komoditi utama yang di tangan waktu itu adalah karet, kopi, tekstil. Akan tetapi, bursa komoditi itu sangat sepi peminat karena beberapa pialang justru lebih senang bermain di bursa singapura dan bursa kuala lumpur. Sebagai gambaran, di bursa Malaysia, volume perdagangan bursa tidak kurang dari 40 ribu kontrak perhari, yang meliputi minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, dan kopi.

           Berbeda dengan BKI yang dikelola Bappepti, BBJ dikelola swasta,diantaranya dimotori oleh Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia (FAMNI) dan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI). Oleh karena itu, mekanisme kerjanya cukup berbeda dengan BKI,karena BB merupakan bursa komoditi dengan penyerahan kemudian (commodity futures trading). Modal besar BBJ ditetapkan Rp 40 miliar, modal ditetapkan Rp 10 miliar, dan modal disetar 5 miliar (Forum Keadilan, edisi khusus, Maret 1999)

            Perangkat hukum BBJ ini dikuatkan dengan Undang-undang (UU) No.32/1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) peraturan pemerintah (PP) No 9/1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,dan Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1999 tentang Tata cara Pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

            Bursa komoditi memang sangat diharapkan sebagai sarana lindung nilai (hedging) dan pembentukan harga komoditi. Artinya, di masa mendatang peran pemerintah, i.e. Bapebti, tidak akan menetapkan harga pokok suatu komoditas, tetapi lebih banyak berfungsi sebatas pengawas perdagangan bursa,sama dengan Bapepam (badan Pengelolaan pasar modal) yang mengawasi pasar modal di lantai bursa.

            Walaupun banyak sekali komoditi di Indonesia yang sangat potensial untuk diperdagangkan di lantai bursa, terutama komoditi agribisnis dan agro industri, pada tahap awal hanya akan difokuskan pada kopi dan kelapa sawit (CPO). Hal ini dikuatkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) No.12/1999 yang menyebutkan bahwa kopi dan CPO dianggap paling siap untuk masuk ke lantai bursa. Segera menyusul: karet, cokelat, kayu lapis, udang, kedelai, kapas, cengkeh dan sebagainya.

            Secara teoritis, bursa berjangka dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:   Pertama, produsen (petani, pekebun) secara periodik akan memperoleh “pedoman harga” dan ekspektasinya dimasa mendatang. Sedikit kepastian tentang  pedoman harga ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan rebut tawar (bargaining position) para produsen dalam pemasaran dan distribusi komoditi hasil usahanya.

            Kedua, penyebaran resiko harga dapat diperlebar ke banyak pelaku pasar, tidak semata ditanggung oleh petani produsen, tetapi sekaligus pedagang pengumpul, pedagang besar, dan bahkan pedagang bursa (pialang) dan konsumen.

            Ketiga,Sektor perbankan dan lembaga perkreditan lainnya dapat lebih percaya diri (confident) dalam memberikan kredit kepada sektor agribisnis dan agroindustri.

            Keempat,pengusaha kecil,kelompok usaha bersama,dan koperasi dapat melindungi harga produknya dari goncangan pasar komoditi yang terlalu berfluktuatif.

            Akan tetapi,dibalik manfaat potensial diatas,petani secara individu tidak diuntungkan secara langsung oleh bursa berjangka komoditi,komoditi agribisnis dan agroindustri umumnya memiliki nilai elastisitas transmisi harga yang sangat rendah. Perubahan harga, tepatnya kenaikan harga, di tingkat pedagang kecil kemungkinannya ditransmisikan ke tingkat petani. Dengan kata lain, keuntungan dan perubahan margin perdagangan di tingkat bursa akan lebih banyak dinikmati oleh para pedagang dan pialang saham bursa berjangka komoditi.

             Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi petani produsen untuk ikut menikmati manfaat potensial bursa komoditi berjangka, kecuali dengan membentuk kelompok usaha bersama maupun koperasi sejati. Koperasi sejati disini adalah koperasi yang sebenarnya, bukan koperasi yang dibentuk untuk tujuan politis atau pun hanya untuk memenuhi keinginan dan target pemerintah. Koperasi sejati itu jelas merupakan organisasi ekonomi yang mungkin berwatak sosial,tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan hanya sebagian kecil pengurus dan elite saja. Seperti yang dilakukan oleh 300 petani kacang merah Hokaido jepang, yang turut menjadi pemain di lantai bursa komoditi di Tokyo dengan cara membentuk dan mendirikan koperasi.

             Sosialisasi dan diseminasi informasi tentang bursa berjangka komoditi ini sebaiknya juga dapat menggapai petani dan pekebun Indonesia,bukan semata untuk calon pedagang kertas atau pialang bursa saham saja. Apabila tidak,biaya sosial dan politik yang harus ditanggung negara dan masyarakat secara keseluruhan justru dapat menjadi sangat besar.

         Sebagai penutup,bursa berjangka komoditi akan menghadapi beberapa tantangan serius di masa mendatang sebagai berikut.

         Pertama, Bursa berjangka komoditi diharapkan mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi segenap pelaku ekonomi komoditi:dari  petani kecil,pedagang pengumpul, pialang,eksportir,dsb. Suatu aransemen kelembagaan baru tidak akan mampu efektif apabila terlalu banyak pihak-pihak yang dirugikan,sementara terlalu sedikit pihak-pihak yang diuntungkan. Strategi pengembangan bursa komoditi harus didukung oleh peningkatan peran dan pengembangan sistem pasar modal yang meliputi quity dan bond atau hutang jangka panjang –  sehingga tercipta sistem keuangan yang kompetitif.

         Kedua,sistem risk assessments &pricing dalam bursa komoditi hendaknya lebih jelas dan tegas,sehingga penyebaran resiko didalam pasar dan segenap pelaku pasar dapat lebih merata. Hal ini tentu tidak mudah karena sistem pemantauan resiko pasar sangat berhubungan dengan disiplin corporate dan pasar kapital luas. Akan tetapi,apabila sistem pemantauan ini dapat bekerja dengan baik, sistem corporate governance dalam pasar kapital yang diidamkan semua orang dapat tercipta dan kinerja sistem keuangan secara keseluruhan dimasa depan juga dapat ditingkatkan.

          Ketiga, penegakan hukum, kerangka kerja,sistem monitoring dan kinerja bursa komoditi,wacana information canges yang efektif diantara pelaku pasar dan perumus kebijakan. Langkah awal yang dapat ditempuh adalah penyebaran informasi,sosialisasi,training,peningkata kapasitas (Capacity building) tentang kondisi pasar kapital serta pasar berjangka komoditi ditingkat internasional dan dipasar domestik termutakhir kepada para pelaku pasar dan perumus kebijakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>